Pua Saleh Pertanyakan Keberangkatan Tiga Anggota DPRD

Studi Banding ke Lokasi Panas Bumi Garut
Oleh: Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos., 6 Januari 2010.
Ketua Fraksi Demokrat, Haji Pua Saleh mempertanyakan keberangkatan tiga anggota DPRD Ende ke lokasi panas bumi Garut untuk mengikuti studi banding. Tiga anggota Dewan masing-masing Philipus Kami, Damran I Baleti dan Maximus Deki merupakan tiga anggota Dewan yang selama ini begitu getol mempersoalkan rencana eksporasi dan eksploitasi panas bumi Mutubusa. Karena itu keberangkatan ketiganya apalagi dibiayai oleh pemerintah melalui Dinas Pertambangan dan Energi patut dipertanyakan. Apalagi, kata dia, informasi dari dinas menyebutkan bahwa keberangkatan mereka bukan untuk mengikuti studi banding ke Garut namun untuk menghadiri penandatanganan MoU jaminan keseriusan dari pihak investor dengan memberikan uang jaminan senilai Rp100 miliar.
Kepada Flores Pos di ruang kerja Komisi B, Rabu (30/12), Haji Pua Saleh mengatakan, keberangkatan ketiga anggota Dewan ini atas penunjukan dari pimpinan DPRD tanpa melalui mekanisme dan dinilai tidak transparan. Seharusnya, kata dia, jika ketiga anggota Dwan ii pergi mewakili lembaga Dewan maka seharusnya penunjukannya harus melalui mekanisme rapat Dewan untuk mengambil kesepakatan mengirim utusdan mengikuti kegiatan dimaksud apalagi kegiatan penandatanganan MoU jaminan keseriusan dari pihak investor.
Dikatakan, sebetulnya dia tidak keberatan atas keberangkatan ketiganya. Hanya saja tidak ada transparansi dalam penunjukan ketiganya. “Jadi pertanyaan apakah mereka mewakili lembaga atau berangkat secara indifidu atau pribadi,” kata Pua Saleh. Namun karena mereka sudah mengikuti kegiatan penandatanganan MoU tersebut maka setidaknya ketika mereka kembali nanti mereka mampu memberikan penjelasan atau sosialisasi terkait rencana eksporasi dan eksploitasi panas bumi Mutubusa kepada masyarakat. Hal yangperlu dijelaskan ketiganya, kata dia adalah menyangkut analisis dampak lingkungan (AMDAL), royalti yang diperoleh pemerintah dari kegiatan tersebut bagaimana langkah-langkah antisipasi ke depan mengingat proyek ini jangka waktunya cukup lama yakni mencapai 40 tahun.
Menurut Pua Saleh, selama ini masyarakat masih sangat awam soal kegiatan proyek panas bumi Mutubusa baik mengenai kajian AMDAL. Bahkan, kata dia, anggota DPRD Ende juga banyak yang belum memahami sejauh mana sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada di sekitar lokasi panas bumi. Sejauh ini juga belum ada transparansi dari pemerintah terkait MoU dan kontrak kerja dengan pihak investor sehingga Dewan belum bisa menjadwalkan waktu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pua Saleh menilai, lokasi panas bumi Mutubusa yang letaknya di ketinggian dan dibawahnya terletak pemukiman warga memang sangat riskan. “Kita khawatir kejadian di Lapindo bisa berpindah ke Mutubusa. Jelas kalau terjadi pemukiman warga yang ada di bawah dataran akan menjadi korban,” kata Pua Saleh.
Karena itu dia berharap, tiga anggota yang ditunjuk pimpinan mewakil lembaga Dewan yang dinilainya selama ini cukup ngotot menolak rencana proyek panas bumi ini mampu menterjemahkan langkah-langkah lebih lanjut setelah mereka kembali ke Ende. Jika nanti ada protes dari masyarakat yang datang ke lembaga Dewan ketiganya juga harus tampil memberikan penjelasan. “Selama ini ngotot tolak. Tapi kalau sudah jalan itu berarti sama dengan menyetujui.”
Pua Saleh juga mempertanyakan pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai segala kegiatan menyangkut rencana proyek panas bumi Mutubusa. Padahal, kata dia, seharusnya segala biaya tersebut menjadi tanggung jawab pihak investor. Namun pemerintah dalam APBD mengusulkan sejumlah anggaran dan telah ditetapkan bersama DPRD untuk membiayai segala kegiatan dimaksud dana lebih kurang Rp600 juta lebih yang telah dimanfaatkan. “Kesimpulannya terjadi saling tumpang tindih dari pos anggaran yang berbeda. Diduga, ada indikasi penggunaan dana itu fiktif,” kata Pua Saleh.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende, Barnabas L Wangge kepada Flores Pos dari Surabaya mengatakan, keberangkatan mereka ke Garut bukan untuk penandatanganan MoU jaminan keseriusan. Namun merupakan kegiatan studi banding ke lokasi panas bumi Garut untuk melihat langsung dampak dari kegiatan eksploitasi dan pemanfaatan panas bumi di sana. Dampaknya sangat positif baik dari sisi pendidikan, ekoniomi, pertanian dan dari sisi pariwisata.
Terkait pendanaan, Wangge membantah dengan tegas jika dalam proses ini semua pendaan menjadi tanggung jawab pihak investor. Menurut dia, seluruh pembiayaan dalam proses ini masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pihak investor baru membiayai semua kegiatan ketika ijin usaha pertambangan (IUP) dengan jaminan kesungguhan Rp100 miliar sudah diberikan. Jika sudah mulai dilakukan eksplorasi maka seluruh pembiayaan menjadi tanggung jawab investor. “Kita hanya bantu siapkan infrastruktur seperti jalan. Mereka (investor) juga harus siapkan jaminan sosial, pendidikan bagi masyarakat sekitar lokasi panas bumi.”
Sejauh ini, kata Wangge, IUP belum dapat dikeluarkan karena belum adanya kesepakatan harga jual per kwh antara pihak investor dengan PLN. Pihak investor menawarkan harga terlampau tinggi padahal patokan harga PLN hanya 9,7 sen per kwh sedangkan yang ditawarkan 12,5 sen per kwh. Untuk itu sedang diupayakan membuat usulan ke presiden agar poryek panas bumi Mutubusa masuk dalam perencanaan pengembangan kawasan timur Indonesia agar selisih harga bisa ditanggulangi oleh pemerintah dari APBN.
Anggota DPRD Ende, Philipus Kami yang dihubungi melalui telepon selularnya pada Rabu mengakui dia baru kembali dari Garut dan telah tiba di Kupang. Selanjutnya akan berangkat menuju Ende. Terkait keberangkatannya bersama dua anggota Dewan lainnya, Kami mengakui merupakan perjalanan dinas yang dibiayai oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi. Namun Kami membantah jika keberangkatan mereka itu untuk menghadiri penandatanganan MoU jaminan keseriusan. Akan tetapi, kata Kami, keberangkatan mereka bersama Wakil Bupati Ende, Achmad Mochdar, Kadis Pertambangan dan Energi, Barnabas L Wangge, sejumlah warga dari Komunitas Sokoria, dan staf kecamatan adalah kegiatan semacam studi banding ke lokasi panas bumi Garut.
Kehadiran mereka di Garut untuk melihat dari dekat keberadaan panas bumi Garut baik dari sisi pengaruh ekonomi, pengaruh atau dampak terhadap lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum turun ke lokasi panas bumi Garut, kata Kami, mereka terlebih dahulu mengikuti penjelasan teknis dari pihak pengelola panas bumi Garut. Dalam penjelasan teknis dari pihak pengelola terkait dengan kekhawatirannya akan adanya zat berbahaya yang dapat membahayakan masyarakat dijelaskan bahwa zat itu memang ada. Hanya saja dalam pelaksanaannya ada upaya khusus yang dilakukan untuk membuang zat tersebut ke udara sehingga tidak membahayakan masyarakat.
Setelah mendengar penjelasan teknis, selanjutnya mereka ke lokasi panas bumi. Dari hasil pemantauan di lapangan, kata Kami, ada banyak hal yang selama ini dikhawatirkan ternyata tidak terjadi di lokasi panas bumi. Dia mengambil contoh, kondisi lingkungan yang dikhawatirkan ketika dieksplorasi dan dieksploitasi akan merusak lingkungan ternyata kondisi di lokasi panas bumi Garut sangat bertolak belakang. Tanaman bisa hidup dengan subur di lokasi panas bumi Garut. Selain itu, keberadaan panas bumi Garut juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat sekitar yang mulai membaik seiring dengan pengoperasian panas bumi Garut.

2010

sedikit terlambat tetapi tak mengapa... SELAMAT TAHUN BARU 2010..... semoga segala usaha, kesehatan menjadi lebih baik. God bless us....

PLTU Mutubusa Disurvey

Rabu, 04 Nov 2009, | 13

Di tengah kontrovesi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mutubusa oleh beberapa kalangan di Kabupaten Ende, Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Bidang Rekayasa... Sistem Infrastruktur Energi dan Tenaga Listrik mengadakan survey lokasi di Mutubusa, Kecamatan Ndona Timur. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Ende, Bernabas Wangge kepada koran ini di Ende, Senin (2/11) membenarkan kegiatan pelaksanaan survey tersebut. "Kegiaan survey ini akan berlangsung dua hari yakni tanggal 3 Nopember hingga 4 Nopember. Dan itu dilakukan oleh tim dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Mereka akan mensurvey seberapa besar kapasitas yang ada dan berapa daya yang akan dibutuhkan nantinya dalam pemakian ke depan," kata Wangge. Ia mengatakan, pihaknya baru bertemu dan melaporkan kedatangan tim survey ini ke Bupati Ende. Sementara itu Ketua Tim Survei dari BPPT, Dr.Ir. Harsono Hadi ketika dimintai komentarnya berkaitan dengan apa yang akan dilakukan di PLTU Mutubusa mengatakan, hal yang dilakukan pihaknya hanya merupakan survei awal untuk mencari tahu seberapa besar panas bumi yang ada untuk mencukupi kebutuhan listrik di Kabupaten Ende. "Kami akan meneliti, berapa daya yang ditentukan dengan jumlah volume uap yang keluar dari sumber panas bumi mengenai teknologi apa yang akan digunakan tentunya melihat kualitas uap dari panas bumi. Ada berapa yang dapat dihasilkan panas bumi dengan kondisi yang siap pakai. Berimbang atau kondisinya lebih besar tentunya melalui survei," kata Harsono. Harsono menambahkan, survey juga akan melihat kebutuhan gas alam untuk beberapa tahun ke depan. "Lima atau sepuluh atau dua puluh tahun ke depan karena itu perlu diketahui sedari awal besaran kandungan gas alam ini," katanya. Sehingga, lanjut Harsono, dalam pengoperasiannya tidak mubazir akibat salah memperhitungkan antara kapasitas atau daya kandung yang ada dengan daya pembangkit yang digunakan. Pengoperasian PLTU Mutubusa beberapa saat lalu mendapat penolakan dari beberapa elemen masyarakat. Mereka berpendapat kegiatan pemboran atau penambangan apapun tidak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Diyakini lebih banyak mendatangkan kerugian ketimbangan keuntungan bagi masyarakat. (kr7) (sumber: Timor Express) Soal PLTP Sokoria, DPRD Akan Panggil Pemkab Ende Ditulis oleh Hans Sunday, 25 October 2009 19:38 Ende, NTT Online - Mengenai pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sokoria (yang selama ini populer dengan nama PLTP Mutubusa) di Desa Sokoria, Kecamatan Ndona Timur, Kabupaten Ende, DPRD Ende akan memanggil Pemkab Ende dan dinas teknis terkait untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang pembangunan proyek tersebut. Secara kelembagaan, (khususnya DPRD periode 2009-2014) belum mendapat gambaran yang jelas tentang konsep pembangunan proyek PLTP Sokoria tersebut. Demikian dikatakan Ketua Sementara DPRD Ende, Marselinus Y.W Petu ketika dikonfirmasi Flores Pos di ruang kerjanya, Rabu (30/9), mengenai rencana pembangunan proyek PLTP Sokoria yang sekarang ini masih ada nada pro dan kontra dari masyarakat Kabupaten Ende. Marsel mengatakan Dewan lama (periode 2004-2009) sudah tahu tentang konsep pembangunan PLTP Sokoria, tetapi Dewan baru periode 2009-2014 belum tahu secara terperinci konsep itu. “Makanya secara kelembagaan kita akan panggil Pemkab Ende dan dinas terkait. Apalagi sekarang sudah ada pembangunan fisik di lapangan sejak periode lalu”. Dewan juga, kata Marsel, akan meminta Pemkab Ende dan dinas terkait untuk menjelaskan secara terperinci soal teknis dan kajian ilmiah tentang dampaknya, baik positif maupun negatif, atau analisa dampak lingkungan (Amdal). Pemerintah juga harus segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sokoria sebagai “tuan tanah”.“Kajian atau analisis dari Pemkab Ende dan dinas terkait sangat penting. Apa untung dan ruginya pembangunan proyek PLTP Sokoria untuk kesejahteraan masyarakat. Jika penjelasan dari Pemkab Ende dan dinas terkait berdasakan kajian teknis lebih banyak untungnya, maka DPRD Ende akan merespons. Namun bila ruginya lebih banyak, tentu DPRD Ende akan menolak. Hal itu harus disosialisasikan kepada masyarakat,” katanya. Bagaimana pun juga, kata Marsel, dampak dari pembangunan PLTU Sokoria pasti ada. Karena lokasi sumur bor PLTP Sokoria berada di tempat yang lebih tinggi dari kampung-kampung sekitar yang ada di hilir Desa Sokoria, termasuk lahan pertanian warga setempat. Selain itu, posisi PLTP Sokoria tidak jauh dari Gunung Kelimutu, dan jangan sampai potensi khas yang terkenal itu bisa terganggu atau hilang. “Referensi pembangunan PLTP Sokoria harus benar-benar dikaji secara baik dan benar. Tentu tujuan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi (uap) di Sokoria itu untuk kemakmuran rakyat dan peningkatan ekonomi. Namun kita mesti waspada, jangan sampai membawa malapetaka atau bencana,” katanya. Tentang penandatanganan MoU (penetapan pemenang) dengan PT Sokoria Geothermal Indonesia, konsorsium dari PT Bakrie Power dan PT Energi Management Indonesia yang mau mengelola PLTP Sokoria, kata Marsel, Dewan juga tidak tahu. Mestinya hal ini dibahas juga dengan Dewan. Antisipasi dari Awal Salah seorang warga Sokoria yang sekarang berdomisili di Bajawa, Antonius We, kepada Flores Pos melalui telepon, Selasa (29/9), mengatakan, pada prinsipnya ia mendukung pembangunan proyek PLTP Sokoria. Tetapi Pemkab Ende dan DPRD setempat jangan menyepelehkan aksi demo dari PMKRI dan GMPI serta aspirasi dari elemen masyarakat lainnya. Perlu antisipasi dari awal mengenai dampak negatifnya. “Karena letak sumur bor PLTP Sokoria berada di ketinggian, sementara di bawahnya (lereng dan lembah) ada kampung-kampung seperti Kampung Leledala, Kenaguka yang letaknya berada segaris lurus dengan sumur tersebut. Jaraknya hanya sekitar kurang lebih 100 meter. Jika terjadi kesalahan teknis bisa berdampak buruk bagi warga yang berada di kampung-kampung tersebut,” katanya. Ia berharap, pembangunan PLTP Sokoria itu perlu ada kajian yang matang dari awal. Jangan sampai berdampak buruk bagi kehidupan warga setempat, karena menyangkut manusia dan kehidupannya. Flores Pos

PRD Ende PMKRI dan GMPI Desak Dewan Keluarkan Rekomendasi Batalkan MoU

Ende, Flores Pos

Soal WKP Mutubusa

Oleh Hieronimus Bokilia

Sekretariat Bersama Perhimpunan Mahasiswa katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende dan Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia (GMPI) Cabang Ende kembali menggelar aksi demo. Sekber PMKRI dan GMPI secara tegas menyatakan sikap menolak segala bentuk kegiatan menyangkut pertambangan di Flores-Lembata umumnya dan Ende khususnya. Mereka juga mendesak DPRD Ende segera mengeluarkan rekomendasi untuk mencabut kesepakatan kerja sama atau Memorandum of Undaerstanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Ende dengan Bakrie Group yang akan melakukan pengeboran panas bumi Mutubusa. Langkah itu perlu dilakukan karena MoU dibuat tanpa sepengetahuan masyarakat Kabupaten Ende melalui perwakilannya di DPRD Ende.

Aksi demonstrasi yang digelar Sekretariar Bersama PMKRI dan GMPI pada Sabtu (26/9) dimulai dari Sekretariat Bersama di Margasiswa PMKRI Ende, Jalan Wirajaya. Mereka lalu bergerak menuju simpang lima melintasi Jl El Tari. Dari simpang lima massa bergerak menuju kantor bupati Ende dan berorasi di pintu masuk depan kantor bupati. Setelah berorasi selama lebih kurang 30 menit, massa PMKRI dan GMPI lalu bergerak menuju gedung Dewan.

Ketus Presidium PMKRI Cabang Ende, Levi Padalulu dalam orasinya mengatakan, pertambangan di manapun tidak pernah mensejahterakan masyarakat. Kegiatan pertambangan justru mensengsarakan masyarakat dan merusak lingkungan. Dia mengambil contoh tambang di Papua yang sampai saat ini tidak pernah mensejahterakan masyarakat bahkan masyarakat di sana hingga kini masih menggunakan koteka. Dia juga mengambil contoh kegiatan tambang di Lapindo yang dikerjakan oleh Bakrie yang sangat mensengsarakan masyarakat. Untuk itu, kata Padalulu, kebijakan tambang yang begitu getol diperjuangkan bupati-bupati Flores-Lembata sama dengan membawa persoalan tambang masuk ke Flores-Lembata.

Padalulu mengatakan, pemerintah hendaknya lebih memikirkan program pembangunan yang ramah lingkungan daripada membuat program yang menggali kubur untuk masyarakat Kabupaten Ende. Menurutnya, rencana pemerintah mengembangkan panas bumi Mutubusa adalah tindakan yang tidak dapt ditolerir. Kegiatan pengeboran panas bumi Mutubusa yang hanya berjarak lebih kurang 800 meter dari Danau Kelimutu dikhawatirkan akan merusak keindahan Danau Kelimutu. “Kalau nanti mereka bor dan sedot air di Mutubusa bisa saja air Danau Kelimutu ikut tersedot dan Kelimutu akan kehilangan keindahannya.”

Terkait penandatanganan MoU antara pemerintah dan Bakrie Group pada 14 September lalu di Jakarta, kata Padalulu dinilai sebagai tindakan sepihak karena tidak melibatkan masyarakat yang dalam hal ini diwakilkan oleh anggota DPRD Ende. Penyetoran uang jaminan senilai Rp100 miliar oleh Bakrie Gorup bukan merupakan jaminan tetapi sogokan untuk memuluskan jalan masuknya pertambangan. Karena itu, kata dia, MoU harus dicabut dan Dewan harus merekomendasikan ke bupati untuk mencabut MoU tersebut.

Ketua Korcab GMPI Ende, Nikolaus Bhuka, dalam orasinya mengatakan, kegiatan pertambangan menajdi cacatatan khusus mengingat banyak kejadian yang diakibatkan oleh tambang seperti di Lapindo, Mataloko yang membuat rakyat sengsara. Kegiatan tambang di dua tempat itu sudah jelas-jelas merusak lingkungan dan merosotnya ekonomi masyarakat. Bahkan, jika kegiatan tambang tetap dipaksakan dikhawatirkan akan merusak kultur masyarakat. “Tambang belum dilakukan konflik sudah terjadi di lapangan dan kalau dipaksakan akan membuat konflik lebih dasyat. Tambang adalah bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak.” Dikatakan, hadirnya tambang akan memunculkan kapitalis-kapitalis baru di Kabupaten Ende.

Di DPRD Ende, para pendemo diterima anggota DPRD Ende di pelataran gedung Dewan. Pimpinan dan anggota yang sedang menggelar rapat pembahasan peraturan tata tertib terpaksa menskorsing sidang guna menerima massa pendemo yang hadir. Dihadapan massa Sekber PMKRI dan GMPI, Ketua Sementara DPRD Ende, Marselinus YW Petu mengatakan, pimpinan dan anggota Dewan sedang membahas peraturan tata tertib untuk kepentingan lima tahun ke depan. Namun sidang terpaksa diskorsing untuk menerima kehadiran masa Sekber PMKRI dan GMPI. Marsel petu lalu memberikan kesempatan kepada massa untuk menyampaikan maksud kehadiran mereka.

Dihadapan pimpinan dan anggota Dewan, Padalulu mengatakan Mutubusa berada di dataran tinggi dan pemukiman berada di dataran rendah. Kegiatan pengeboran jelas akan berdampak pada permukiman yang ada dibawahnya. Dikatakan pula, uang jaminan yang diberikan Bakrie Gorup sebenarnya bukan jaminan tetapi pelicin atau aung sogok untuk melicinkan masuknya kegiatan tambang di Ende. “Lalu apakah Dewan dilibatkan? Kalau terlibat apakah ada surat rekomendasi dari DPRD Ende?” Dikatakan pula, menyangkut hak ulayat masih ada sengketa. Apalagi, kata dia. Tanah tidak berkembang sedangkan manusia berkembang. Dia mempertanyakan jika tanah sudah diobrak-abrik dan hancur ke depan hendak tinggal di mana lagi. “Sekarang dan ke depan Ende belum butuh tambang tetapi butuh pertanian, perkebunan dan pengembangan pariwisata.”

Heribertus Gani, pada kesempatan itu mengatakan, segala sesuatu kebijakan pembangunan yang berdampak luas terhgadap eksistensi masyarakat dan merugikan masyarakat patut ditentang. Sikap tindakan yang diambil tentunya mempunyai pendasaran secara teoritis dan pertimbangan-pertimbangan lain. Sikap yang diambil harus rasional dan bisa dipertanggungjawabkan. Pertambangan banyak pihak yang ikut dalam proses termasuk masyarakat dan dalam proses ini ada Amdal dan itu ada bagiannya. Jika Amdal mengatakan merugikan masyarakat sejak awal menentang dan harus bersikap menolak. Tetapi kalau tambang setelah dikaji sisi positif dan negatifnya ternyata sisi positifnya lebih banyak kenapa harus ditantang.

Ketika tambang memiliki nilai positif meningkatkan ekonomi rakyat, kata Gani maka harus siap kondisi dan tidak begitu saja menjeneralisir tambang jelek dan menghancurkan. Terkait MoU yang dipolemikan perlu dibenahi.

Arminus Wuni Wasa mengatakan, kegiatan pertambangan yang menggunakan alat moderen tidak pernah menguntungkan bahkan mematikan. Terkait Mutubusa, pimpinan Dewan dan pemerintah belum bicarakan dan secara pribadi belum pernah tahu baik lisan maupun tertulis.

Gabriel Dala Emma mengatakan, kegiatan tambang yang tidak berpihak pada rakyat jelas ditolak apalagi sampai mensengsarakan rakyat. Wakil Ketua Sementara Fransiskus Taso menambahkan, selama lima tahun periode lalu pemerintah belum pernah sampaikan draf kajian soal Mutubusa. MoU yang merupakan kelanjutan dari kajian-kajian dan MoU itu sendiri lembaga tidak pernah tahu dan tidak pernah disurati. “Kami sama sekali tidak tahu apalagi kajian-kajiannya juga tidak tahu.”

Menyikapi hal itu, Marsel petu berjanji akan mengundang instansi teknis terkait untuk dengar pendapat di DPRD Ende. Penyelenggaraan pembanguna, katanya harus melalui tahapan-tahapan dan karena rakyat sebagai pemilik pemerintahan maka konsep pembangunan harus dibicarakan bersama rakyat. Perlu pula dipelajari dampak dan manfaatnya serta untung dan ruginya karena itu merupakan p[engukuran kinerja dari pemerintah.